Selamatkan Kopi Indonesia
Sabtu, 18 April 2009
KPU akan diseret ke Pengadilan
Selasa !4 April 2009
KPU Akan Diseret Ke Jalur Hukum
Masyarakat semakin pintar dalam berpolitik, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Fenomena demokrasi mulai terbentuk beraneka ragam kejadian membuat kita paham demokrasi memberikan atau sedikit memaksa kita untuk memepelajari atau terus mengikuti arus demokrasi ini. Kita sendiri sekarang banyak berperan dalam kelangsungan demokrasi.
Kita semua tahu bahwa carut marut Pemilu Legislatif 2009 dianggap sepele oleh KPU, beberapa elite politik berkumpul untuk menyatakan Pemilu kali ini sarat penyelewengan. 14 orang elite politik bertemu di rumah petinggi PDIP di jalan Kebagusan Jakarta, Megawati Sukarnoputri mengumpulkan teman – teman elite politik diantaranya Wiranto, Prabowo, Sri Sultan Hamengku Buwono ke X, Gus Dur tentunya dengan anaknya Yani Wahid, dan lain – lain. Mereka saling mengeluarkan uneg – uneg sekitar pelaksanaan {emilu Legislatif kemarin, dengan mereka berkumpul akan secara langsung memberikan isyarat kepada masyarakat bahwa para elite politik menyalahkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Telah bekerja tidak professional, dan mendorong para elite politik dan jajarannya untuk mendapatkan bukti – bukti guna melengkapi tuduhan mereka atas KPU. Kita bisa membaca dengan adanya kesalahan di beberapa DPT yang berawal dari perubahan proses dimana masyarakat yang dulu di datangi oleh petugas untuk didata sebagai calon pemilih atau disebut system pasif, sekarang dibalik masyarakat diwajibkan untuk melihat sendiri apakah namanya sudah tercantum di DPS atau belum atau disebut system aktif sedangkan sosialisasi perubahan sisitem penadataan menjadi system pasif tersebut kuarang sosialisasi (terkesan KPU membiarkan kondisi ini terjadi ). Apakah tidak ada antisipasi sebelumnya, walaupun KPU terdiri dari orang – orang cerdik pandai.
Proses DPT (Daftar Pemilih Tetap) waktu pelaporan yang relatif singkat, sehingga sering kita dengar kalau masyarakat sudah lapor tapi data tetap tidak berubah. Kita juga patut tanya data apa yang dijadikan acuaqn KPU untuk mengeluarkan DPS dan DPT, kerena banyak data ter entry dimana. Yang sudah pindah tetap keluar, yang sudah mati tetap keluar, anak dibawah umur tetap keluar dan lain sebagainya. Sejarah pemilu di Indonesia sangat panjang proses demokrasi yang terkekang sampai dengan reformasi semakin tidak karuan. Dulu kalau pemilu denngan peserta tiga partai, mulai proses pendataan kita santai. Dalam benak orang – orang sudah rtau akan memilih mana si A, si B, si C, kita mudah menebak pilihan orang dengan melihat kegiatan sehari – hari atau fasilitas yang dimilikinya. Kalau santri atau bekerja swasta kehidupan yang religius kita boleh membaca pilihannyajatuh di PPP kalau orang tersebut bekerja swasta dan bukan religius mungkin pilihan jatuh di PDI kalau orang tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri atau sebagai pengusaha besar yang dekat dengan pejabat pilihannya pasti jatuh pada GOLKAR. Mudahkan melihat pilihan orang lain sebelum di bilik suara. Tak heran kadang ada oarng yang fanatik mengancam seseorang karena pilihannya sudah tertebak sebelumnya. Sekarang banyak partai politik sangat sulit sekali menebak aspirasi seseorang. Kita semakin belajar berdemokrasi.
Waktu pelaporan perubahan DPS yang terkesan diabaikan KPU daerah atau pusat. Logistik pemilu yang sudah di tenderkan atau di kelola jauh – jauh hari juga banyak kekurangan mulai salah cetak, surat suara yang bernoda munculnya informasi yang simpang siur surat suara yang bernoda tidak dikembalikan karena nanti spidol untuk menyonterng berwarna merah. Padahal sudah banyak KPU daerah yang terlanjur mengepak sebagai surat suara rusak. Salah kirim di bebrapa kabupaten, menjadikan jadwal pelipatan di KPU kabupaten mundur ( masih ingat kita anggota wanita KPU pusat muncul di layar televisi denngan mengatakan logistik akan tiba di kabupaten masing – masing sesuai jadwal) sangat di ragukan lagi distribusi dari KPU kabupaten ke beberapa TPS sehingga menjadikan banyak surat suara atau blangko yang C1 belum tersedia. Keterlibatan beberapa elemen pemerintahan juga kurang di manfaatkan oleh KPU.
Sampai dengan proses pendistribusian ke beberapa daerah yang sulit terjangkau tidak di perhitungkan oleh KPU. Ada beberapa daerah di Papua yang menerima logostik pemilu mepet sekali dengan hari H, sedangkan kegiatan persiapan pelaksanaan pemilu pasti menunggu logistik datang. Waktu pemilu banyak kecurangan saying KPU menganggap sepele, money politic yang diharamkan malah marak di lakukan para caleg. Kampanye uang juga bisa di jadikan bukti menyeret para caleg tapi kita hanya mendengar satu caleg yang diberi sanksi. Apakah KPU mandul sehingga tidak mampu menegur, pemasngan atribut partai dan gambar caleg sebelum masa kampanye juga di biarkan saja. Padahal KPU bisa mencopot dan memanggil caleg – caleg tersebut dan memberi sanksi tapii KPU diam saja. Katanya KPU sangat sibuk dengan persiapan pemilu tapi toh nhya begadang H minus 2 sampai H plus 1. selainnya tidur nyenyak tanpa beban. Selama proses perhitungan suara dari beberapa kesalahan terjadi di daerah Jawa timur sehingga mampu menggelembnugkan suara kaalu dari DPT hanya sekitar 200 suara tapi di laporan hasil bisa mencapai 300 an suara lebih. Alhasil kesalahan terjadi pada penghitungan caleg dan partai di hitung dua kali, sehingga perlu penghitungan ulang. Rugi waktu juga rugi pikiran, KPU lagi – lagi tidak mengevaluasi hal tersebut.
Maka dengan berkumpulnya 14 elite politik di kebagusan, memberi sinyal mereka akan menyeret KPU ke jalur hukum, ya siapa lagi yang turut bertanggaung jawab. Tentu saja presiden sebagai mandataris MPR yang berwenang menjalankan roda demokrasi.
Kita lihat gerakan Wiranto – Prabowo dengan membentuk Sekber (Sekretariat Bersama Kebenaran untuk Perubahan).dengan gerakan ingin menginvestigasi kecurangan sepanjang pemilu legislative. Prabowo menyatakan keras bahwa ada kecurangan sistematis dalam proses pelaksanaan pemilu .
Mari kita semua melihat apakah ada kesombongan KPU dengan menyangkal semua tuduhan elite politik tentang kecurang pemilu, atau dengan arif KPU mengakui adanya fakta di lapangan bahwa kecurangan banyak terjadi. Toh juga tidak akan membawa beban berat untuk mengatakan maaf, dan elite politik juga wajib menerima maaf tersebut.
Pemilu nich
Jumat 10 April 2009
SBY dan Demokrat diatas angin
Sementara dari hasil Quick Count, Partai Demokrat sedang diatas angin. Kalau kita mundur ke belakang sekitar tahun 2004 pada era pemilu legislative sampai Pemilu Presiden dimana dihembuskan isu adanya “Satria Piningit” yang berarti sosok satria atau penegak kebenaran yang masih terpendam dan belum muncul ke permukaan dan pada waktunya muncul membereskan segala masalah yang ada, dan akhirnya masalah ini beres. Sosok SBY yang dulu bersaing dengan Wiranto, diperkirakan masyarakat sebagai calon sosok “Satria Piningit” akhirnya terpilihlah susilo Bambang Yudhoyono. SBY menang dengan pasangan wakil Presiden Jusuf Kalla dimana mereka mengalahkan pasangan – pasangan calon presiden yang lain Megawati – Hamsah Haz, Wiranto – Gus Wahid, dan lainnya.
Pada Quick Coun hari ini 10 April 2009 yang saat ini muncul dimana – mana, saluran TV memonitor melalui Pusat Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, hari ini pula ada pertemuan petinggi – petinggi Partai Demokrat mengadakan koordinasi di Puri Cikeas Gunung Putri Bogor. Hari ini banyak kegiatan para petinggi politik yang memanggil beberapa pejabat yang dimana mereka di wajibkan mencermati keadaan masyarakat pasca Pemilu. Kondisi tenang dan kondusif diharapkan untuk terjaga setelah masa pencontrengan. Dibeberapa kantong – kantong kerawanan harus lebih diperketat, kerja BIN dan jajarannya juga sangat diharapkan untuk muncul dipermukaan dengan Kepolisian sebagai corong keberhasilan mereka. Sangat disayangkan adnya keadaan yang tidak mengenakan kemarin diantaranya di Yogyakarta bebrapa mahasiswa Papua melakukan tindakan anarkis dengan memukul petinggi Polisi, mereka menuntut adanya pemilu susulan untuk mengakomodir kegagalan mereka mikut mencontreng. Sayangnya pihak KPU mengiyakan dengan memberi janji hari jumat akan mengadakan pemilu susulan (dengan alas an karena ada intervensi dari demonstran) pejabat kita masih takut digertak oleh salah satu pihak sedangkan kebijakan mereka yang dinanti masyarakat sebagai suatu kebijakan yang benar – benar absolut. Hari ini pula di beberapa TPS di Bangkalan madura ada beberapa aksi protes karena DPT yang kacau. Di Malang Jatim DPT lagi – lagi di jadikan maslah oleh beberapa warga yang namanya dan keluarganya tidak tercatat sampai dengan waktu pencontrengan tiba. Bagaimana dengan hak pilih masyarakat Badui di Jabar apakah mereka juga ikut memeriahkan pesta demokrasi ini?
Di daerah banyak praktek politik uang (Money Politic) di beberapa Dapil para caleg berlomba – lomba untuk mengatur strategi guna meraih suara terbanyak karena mereka harus merebut 20% suara untuk dapat menjadi Caleg di kursi DPR, ada yang membagi uang Rp. 10.000 – 20.000,- kepada masyarakat dengan memasang tim sukses di masing TPS. Tim sukses caleg partai berlambang pohon beringin di masing – masing TPS ini wajib merekrut minimal 20 orang guna memenuhi target suara masing – masing caleg. Serangan fajar dilakukan di beberapa desa seperti di desa Balun dan Desa Cepu pembagian yang dilakukan pagi hari ini ternyata mampu pula mendapatkan beberapa masa (lumayan untuk mendongkrak suara mereka di perhitungan nanti). Caleg Partai Demokrat juga melakukan Politik Uang di Perumahan Cepu Asri di Kecamatan Sambong dengan membagi uang Rp. 20.000,- dengan cara ini caleg ini akan mampu meraih target harapanya. Begitu pula caleg dari partai PDIP dengan dukungan dari ayahnya yang juga komposer partai berlambang banteng mencereng ini, membuat manuver politik uang dengan cara membantu pembuatan akte kelahiran bagi warga yang belum mempunyai akte. Animo masyarakat yang cukup besar, jalur pemerintahan untuk akses pembuatan akte kelahiran di kabupaten yang sudah ada membuat proses semakin singkat. Partai Bulan Bintang yang mana notabene partai islam yang anti money politic dengan sendi agama yang anti terhadap penipuan dan kecurangan juga meniru teman – teman yang lain, di beberapa tempat seperti di sekitar SMA 1 Cepu membagi uang kepada masyarakat alhasil PBB mampu mendongkrak angka perolehan suara di TPS sekitar.
Itu beberapa hal yang kita temukan di masyarakat, adanya praktek – praktek kecurangan oleh calon – calon wakil rakyat. Masyarakat harus lebih jeli dengan aksi bagi – bagi uang oleh caleg ini, tidak kah anda semua berpikir pada akhirnya para caleg ini akan meminta kompensasi dimasa datang saat dia duduk di kursi legislative. Akan bekerja tidak sehat, lebih mementingkan kepentingan diri nya sendiri tanpa mementingkan aspirasi atau suara dari rakyat. Caleg seperti ini akan meminta kompensasi dimana pembangunan di masyarakat biasanya berupa pembangunan jalan, gedung, perkantoran dll akan dimanipulasi habis – habisan demi urusan perut mereka. Bila mereka kaya dan banyak uang apakah akan menjunjung tinggi amanat rakyat, bila mereka kaya akan menghamburkan uang demi kesenangan mereka sendiri. Istri simpanan dimana – mana atau gaya hidup yang glamour, rumah bertebaran dengan nama kepemilikan di alihkan ke orang – orang kepercayaan biar tidak terdeteksi oleh KPK. Wah yang lebih aneh lagi beberapa caleg yang kemaren obral janji dan menebar pesona waktu kampanye, apakah kalau sudah duduk di kursi legilatif tidak tahu kerjaannya apa hanya (plonga – plongo saja) alias bloon.
Carut marut ini menjadikan pekerjaan rumah bagi partai yang menang dalam membenahinya lagi di tahun 2014. Pemilu tahun 2014 diharapkan sistem baru muncul lagi guna membenahi system yang masih kacau di tahun 2009. Jangan sampai menyisakan kecewa di hati rakyat Indonesia. KPU juga lebih pandai mengatur system yang akan di jalankan dalam pemilu tahun 2014 (yang pasti kerja keras guna kepuaasan disemua pihak, siapkan?
Pemilu nich
Jumat 10 April 2009
SBY dan Demokrat diatas angin
Sementara dari hasil Quick Count, Partai Demokrat sedang diatas angin. Kalau kita mundur ke belakang sekitar tahun 2004 pada era pemilu legislative sampai Pemilu Presiden dimana dihembuskan isu adanya “Satria Piningit” yang berarti sosok satria atau penegak kebenaran yang masih terpendam dan belum muncul ke permukaan dan pada waktunya muncul membereskan segala masalah yang ada, dan akhirnya masalah ini beres. Sosok SBY yang dulu bersaing dengan Wiranto, diperkirakan masyarakat sebagai calon sosok “Satria Piningit” akhirnya terpilihlah susilo Bambang Yudhoyono. SBY menang dengan pasangan wakil Presiden Jusuf Kalla dimana mereka mengalahkan pasangan – pasangan calon presiden yang lain Megawati – Hamsah Haz, Wiranto – Gus Wahid, dan lainnya.
Pada Quick Coun hari ini 10 April 2009 yang saat ini muncul dimana – mana, saluran TV memonitor melalui Pusat Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, hari ini pula ada pertemuan petinggi – petinggi Partai Demokrat mengadakan koordinasi di Puri Cikeas Gunung Putri Bogor. Hari ini banyak kegiatan para petinggi politik yang memanggil beberapa pejabat yang dimana mereka di wajibkan mencermati keadaan masyarakat pasca Pemilu. Kondisi tenang dan kondusif diharapkan untuk terjaga setelah masa pencontrengan. Dibeberapa kantong – kantong kerawanan harus lebih diperketat, kerja BIN dan jajarannya juga sangat diharapkan untuk muncul dipermukaan dengan Kepolisian sebagai corong keberhasilan mereka. Sangat disayangkan adnya keadaan yang tidak mengenakan kemarin diantaranya di Yogyakarta bebrapa mahasiswa Papua melakukan tindakan anarkis dengan memukul petinggi Polisi, mereka menuntut adanya pemilu susulan untuk mengakomodir kegagalan mereka mikut mencontreng. Sayangnya pihak KPU mengiyakan dengan memberi janji hari jumat akan mengadakan pemilu susulan (dengan alas an karena ada intervensi dari demonstran) pejabat kita masih takut digertak oleh salah satu pihak sedangkan kebijakan mereka yang dinanti masyarakat sebagai suatu kebijakan yang benar – benar absolut. Hari ini pula di beberapa TPS di Bangkalan madura ada beberapa aksi protes karena DPT yang kacau. Di Malang Jatim DPT lagi – lagi di jadikan maslah oleh beberapa warga yang namanya dan keluarganya tidak tercatat sampai dengan waktu pencontrengan tiba. Bagaimana dengan hak pilih masyarakat Badui di Jabar apakah mereka juga ikut memeriahkan pesta demokrasi ini?
Di daerah banyak praktek politik uang (Money Politic) di beberapa Dapil para caleg berlomba – lomba untuk mengatur strategi guna meraih suara terbanyak karena mereka harus merebut 20% suara untuk dapat menjadi Caleg di kursi DPR, ada yang membagi uang Rp. 10.000 – 20.000,- kepada masyarakat dengan memasang tim sukses di masing TPS. Tim sukses caleg partai berlambang pohon beringin di masing – masing TPS ini wajib merekrut minimal 20 orang guna memenuhi target suara masing – masing caleg. Serangan fajar dilakukan di beberapa desa seperti di desa Balun dan Desa Cepu pembagian yang dilakukan pagi hari ini ternyata mampu pula mendapatkan beberapa masa (lumayan untuk mendongkrak suara mereka di perhitungan nanti). Caleg Partai Demokrat juga melakukan Politik Uang di Perumahan Cepu Asri di Kecamatan Sambong dengan membagi uang Rp. 20.000,- dengan cara ini caleg ini akan mampu meraih target harapanya. Begitu pula caleg dari partai PDIP dengan dukungan dari ayahnya yang juga komposer partai berlambang banteng mencereng ini, membuat manuver politik uang dengan cara membantu pembuatan akte kelahiran bagi warga yang belum mempunyai akte. Animo masyarakat yang cukup besar, jalur pemerintahan untuk akses pembuatan akte kelahiran di kabupaten yang sudah ada membuat proses semakin singkat. Partai Bulan Bintang yang mana notabene partai islam yang anti money politic dengan sendi agama yang anti terhadap penipuan dan kecurangan juga meniru teman – teman yang lain, di beberapa tempat seperti di sekitar SMA 1 Cepu membagi uang kepada masyarakat alhasil PBB mampu mendongkrak angka perolehan suara di TPS sekitar.
Itu beberapa hal yang kita temukan di masyarakat, adanya praktek – praktek kecurangan oleh calon – calon wakil rakyat. Masyarakat harus lebih jeli dengan aksi bagi – bagi uang oleh caleg ini, tidak kah anda semua berpikir pada akhirnya para caleg ini akan meminta kompensasi dimasa datang saat dia duduk di kursi legislative. Akan bekerja tidak sehat, lebih mementingkan kepentingan diri nya sendiri tanpa mementingkan aspirasi atau suara dari rakyat. Caleg seperti ini akan meminta kompensasi dimana pembangunan di masyarakat biasanya berupa pembangunan jalan, gedung, perkantoran dll akan dimanipulasi habis – habisan demi urusan perut mereka. Bila mereka kaya dan banyak uang apakah akan menjunjung tinggi amanat rakyat, bila mereka kaya akan menghamburkan uang demi kesenangan mereka sendiri. Istri simpanan dimana – mana atau gaya hidup yang glamour, rumah bertebaran dengan nama kepemilikan di alihkan ke orang – orang kepercayaan biar tidak terdeteksi oleh KPK. Wah yang lebih aneh lagi beberapa caleg yang kemaren obral janji dan menebar pesona waktu kampanye, apakah kalau sudah duduk di kursi legilatif tidak tahu kerjaannya apa hanya (plonga – plongo saja) alias bloon.
Carut marut ini menjadikan pekerjaan rumah bagi partai yang menang dalam membenahinya lagi di tahun 2014. Pemilu tahun 2014 diharapkan sistem baru muncul lagi guna membenahi system yang masih kacau di tahun 2009. Jangan sampai menyisakan kecewa di hati rakyat Indonesia. KPU juga lebih pandai mengatur system yang akan di jalankan dalam pemilu tahun 2014 (yang pasti kerja keras guna kepuaasan disemua pihak, siapkan?
Jumat, 17 April 2009
Dago Coffee Ki Daus
SBY dan Demokrat diatas angin
Sementara dari hasil Quick Count, Partai Demokrat sedang diatas angin. Kalau kita mundur ke belakang sekitar tahun 2004 pada era pemilu legislative sampai Pemilu Presiden dimana dihembuskan isu adanya “Satria Piningit” yang berarti sosok satria atau penegak kebenaran yang masih terpendam dan belum muncul ke permukaan dan pada waktunya muncul membereskan segala masalah yang ada, dan akhirnya masalah ini beres. Sosok SBY yang dulu bersaing dengan Wiranto, diperkirakan masyarakat sebagai calon sosok “Satria Piningit” akhirnya terpilihlah susilo Bambang Yudhoyono. SBY menang dengan pasangan wakil Presiden Jusuf Kalla dimana mereka mengalahkan pasangan – pasangan calon presiden yang lain Megawati – Hamsah Haz, Wiranto – Gus Wahid, dan lainnya.
Pada Quick Coun hari ini 10 April 2009 yang saat ini muncul dimana – mana, saluran TV memonitor melalui Pusat Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, hari ini pula ada pertemuan petinggi – petinggi Partai Demokrat mengadakan koordinasi di Puri Cikeas Gunung Putri Bogor. Hari ini banyak kegiatan para petinggi politik yang memanggil beberapa pejabat yang dimana mereka di wajibkan mencermati keadaan masyarakat pasca Pemilu. Kondisi tenang dan kondusif diharapkan untuk terjaga setelah masa pencontrengan. Dibeberapa kantong – kantong kerawanan harus lebih diperketat, kerja BIN dan jajarannya juga sangat diharapkan untuk muncul dipermukaan dengan Kepolisian sebagai corong keberhasilan mereka. Sangat disayangkan adnya keadaan yang tidak mengenakan kemarin diantaranya di Yogyakarta bebrapa mahasiswa Papua melakukan tindakan anarkis dengan memukul petinggi Polisi, mereka menuntut adanya pemilu susulan untuk mengakomodir kegagalan mereka mikut mencontreng. Sayangnya pihak KPU mengiyakan dengan memberi janji hari jumat akan mengadakan pemilu susulan (dengan alas an karena ada intervensi dari demonstran) pejabat kita masih takut digertak oleh salah satu pihak sedangkan kebijakan mereka yang dinanti masyarakat sebagai suatu kebijakan yang benar – benar absolut. Hari ini pula di beberapa TPS di Bangkalan madura ada beberapa aksi protes karena DPT yang kacau. Di Malang Jatim DPT lagi – lagi di jadikan maslah oleh beberapa warga yang namanya dan keluarganya tidak tercatat sampai dengan waktu pencontrengan tiba. Bagaimana dengan hak pilih masyarakat Badui di Jabar apakah mereka juga ikut memeriahkan pesta demokrasi ini?
Di daerah banyak praktek politik uang (Money Politic) di beberapa Dapil para caleg berlomba – lomba untuk mengatur strategi guna meraih suara terbanyak karena mereka harus merebut 20% suara untuk dapat menjadi Caleg di kursi DPR, ada yang membagi uang Rp. 10.000 – 20.000,- kepada masyarakat dengan memasang tim sukses di masing TPS. Tim sukses caleg partai berlambang pohon beringin di masing – masing TPS ini wajib merekrut minimal 20 orang guna memenuhi target suara masing – masing caleg. Serangan fajar dilakukan di beberapa desa seperti di desa Balun dan Desa Cepu pembagian yang dilakukan pagi hari ini ternyata mampu pula mendapatkan beberapa masa (lumayan untuk mendongkrak suara mereka di perhitungan nanti). Caleg Partai Demokrat juga melakukan Politik Uang di Perumahan Cepu Asri di Kecamatan Sambong dengan membagi uang Rp. 20.000,- dengan cara ini caleg ini akan mampu meraih target harapanya. Begitu pula caleg dari partai PDIP dengan dukungan dari ayahnya yang juga komposer partai berlambang banteng mencereng ini, membuat manuver politik uang dengan cara membantu pembuatan akte kelahiran bagi warga yang belum mempunyai akte. Animo masyarakat yang cukup besar, jalur pemerintahan untuk akses pembuatan akte kelahiran di kabupaten yang sudah ada membuat proses semakin singkat. Partai Bulan Bintang yang mana notabene partai islam yang anti money politic dengan sendi agama yang anti terhadap penipuan dan kecurangan juga meniru teman – teman yang lain, di beberapa tempat seperti di sekitar SMA 1 Cepu membagi uang kepada masyarakat alhasil PBB mampu mendongkrak angka perolehan suara di TPS sekitar.
Itu beberapa hal yang kita temukan di masyarakat, adanya praktek – praktek kecurangan oleh calon – calon wakil rakyat. Masyarakat harus lebih jeli dengan aksi bagi – bagi uang oleh caleg ini, tidak kah anda semua berpikir pada akhirnya para caleg ini akan meminta kompensasi dimasa datang saat dia duduk di kursi legislative. Akan bekerja tidak sehat, lebih mementingkan kepentingan diri nya sendiri tanpa mementingkan aspirasi atau suara dari rakyat. Caleg seperti ini akan meminta kompensasi dimana pembangunan di masyarakat biasanya berupa pembangunan jalan, gedung, perkantoran dll akan dimanipulasi habis – habisan demi urusan perut mereka. Bila mereka kaya dan banyak uang apakah akan menjunjung tinggi amanat rakyat, bila mereka kaya akan menghamburkan uang demi kesenangan mereka sendiri. Istri simpanan dimana – mana atau gaya hidup yang glamour, rumah bertebaran dengan nama kepemilikan di alihkan ke orang – orang kepercayaan biar tidak terdeteksi oleh KPK. Wah yang lebih aneh lagi beberapa caleg yang kemaren obral janji dan menebar pesona waktu kampanye, apakah kalau sudah duduk di kursi legilatif tidak tahu kerjaannya apa hanya (plonga – plongo saja) alias bloon.
Carut marut ini menjadikan pekerjaan rumah bagi partai yang menang dalam membenahinya lagi di tahun 2014. Pemilu tahun 2014 diharapkan sistem baru muncul lagi guna membenahi system yang masih kacau di tahun 2009. Jangan sampai menyisakan kecewa di hati rakyat Indonesia. KPU juga lebih pandai mengatur system yang akan di jalankan dalam pemilu tahun 2014 (yang pasti kerja keras guna kepuaasan disemua pihak, siapkan?
Selasa !4 April 2009
KPU Akan Diseret Ke Jalur Hukum
Masyarakat semakin pintar dalam berpolitik, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Fenomena demokrasi mulai terbentuk beraneka ragam kejadian membuat kita paham demokrasi memberikan atau sedikit memaksa kita untuk memepelajari atau terus mengikuti arus demokrasi ini. Kita sendiri sekarang banyak berperan dalam kelangsungan demokrasi.
Kita semua tahu bahwa carut marut Pemilu Legislatif 2009 dianggap sepele oleh KPU, beberapa elite politik berkumpul untuk menyatakan Pemilu kali ini sarat penyelewengan. 14 orang elite politik bertemu di rumah petinggi PDIP di jalan Kebagusan Jakarta, Megawati Sukarnoputri mengumpulkan teman – teman elite politik diantaranya Wiranto, Prabowo, Sri Sultan Hamengku Buwono ke X, Gus Dur tentunya dengan anaknya Yani Wahid, dan lain – lain. Mereka saling mengeluarkan uneg – uneg sekitar pelaksanaan {emilu Legislatif kemarin, dengan mereka berkumpul akan secara langsung memberikan isyarat kepada masyarakat bahwa para elite politik menyalahkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Telah bekerja tidak professional, dan mendorong para elite politik dan jajarannya untuk mendapatkan bukti – bukti guna melengkapi tuduhan mereka atas KPU. Kita bisa membaca dengan adanya kesalahan di beberapa DPT yang berawal dari perubahan proses dimana masyarakat yang dulu di datangi oleh petugas untuk didata sebagai calon pemilih atau disebut system pasif, sekarang dibalik masyarakat diwajibkan untuk melihat sendiri apakah namanya sudah tercantum di DPS atau belum atau disebut system aktif sedangkan sosialisasi perubahan sisitem penadataan menjadi system pasif tersebut kuarang sosialisasi (terkesan KPU membiarkan kondisi ini terjadi ). Apakah tidak ada antisipasi sebelumnya, walaupun KPU terdiri dari orang – orang cerdik pandai.
Proses DPT (Daftar Pemilih Tetap) waktu pelaporan yang relatif singkat, sehingga sering kita dengar kalau masyarakat sudah lapor tapi data tetap tidak berubah. Kita juga patut tanya data apa yang dijadikan acuaqn KPU untuk mengeluarkan DPS dan DPT, kerena banyak data ter entry dimana. Yang sudah pindah tetap keluar, yang sudah mati tetap keluar, anak dibawah umur tetap keluar dan lain sebagainya. Sejarah pemilu di Indonesia sangat panjang proses demokrasi yang terkekang sampai dengan reformasi semakin tidak karuan. Dulu kalau pemilu denngan peserta tiga partai, mulai proses pendataan kita santai. Dalam benak orang – orang sudah rtau akan memilih mana si A, si B, si C, kita mudah menebak pilihan orang dengan melihat kegiatan sehari – hari atau fasilitas yang dimilikinya. Kalau santri atau bekerja swasta kehidupan yang religius kita boleh membaca pilihannyajatuh di PPP kalau orang tersebut bekerja swasta dan bukan religius mungkin pilihan jatuh di PDI kalau orang tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri atau sebagai pengusaha besar yang dekat dengan pejabat pilihannya pasti jatuh pada GOLKAR. Mudahkan melihat pilihan orang lain sebelum di bilik suara. Tak heran kadang ada oarng yang fanatik mengancam seseorang karena pilihannya sudah tertebak sebelumnya. Sekarang banyak partai politik sangat sulit sekali menebak aspirasi seseorang. Kita semakin belajar berdemokrasi.
Waktu pelaporan perubahan DPS yang terkesan diabaikan KPU daerah atau pusat. Logistik pemilu yang sudah di tenderkan atau di kelola jauh – jauh hari juga banyak kekurangan mulai salah cetak, surat suara yang bernoda munculnya informasi yang simpang siur surat suara yang bernoda tidak dikembalikan karena nanti spidol untuk menyonterng berwarna merah. Padahal sudah banyak KPU daerah yang terlanjur mengepak sebagai surat suara rusak. Salah kirim di bebrapa kabupaten, menjadikan jadwal pelipatan di KPU kabupaten mundur ( masih ingat kita anggota wanita KPU pusat muncul di layar televisi denngan mengatakan logistik akan tiba di kabupaten masing – masing sesuai jadwal) sangat di ragukan lagi distribusi dari KPU kabupaten ke beberapa TPS sehingga menjadikan banyak surat suara atau blangko yang C1 belum tersedia. Keterlibatan beberapa elemen pemerintahan juga kurang di manfaatkan oleh KPU.
Sampai dengan proses pendistribusian ke beberapa daerah yang sulit terjangkau tidak di perhitungkan oleh KPU. Ada beberapa daerah di Papua yang menerima logostik pemilu mepet sekali dengan hari H, sedangkan kegiatan persiapan pelaksanaan pemilu pasti menunggu logistik datang. Waktu pemilu banyak kecurangan saying KPU menganggap sepele, money politic yang diharamkan malah marak di lakukan para caleg. Kampanye uang juga bisa di jadikan bukti menyeret para caleg tapi kita hanya mendengar satu caleg yang diberi sanksi. Apakah KPU mandul sehingga tidak mampu menegur, pemasngan atribut partai dan gambar caleg sebelum masa kampanye juga di biarkan saja. Padahal KPU bisa mencopot dan memanggil caleg – caleg tersebut dan memberi sanksi tapii KPU diam saja. Katanya KPU sangat sibuk dengan persiapan pemilu tapi toh nhya begadang H minus 2 sampai H plus 1. selainnya tidur nyenyak tanpa beban. Selama proses perhitungan suara dari beberapa kesalahan terjadi di daerah Jawa timur sehingga mampu menggelembnugkan suara kaalu dari DPT hanya sekitar 200 suara tapi di laporan hasil bisa mencapai 300 an suara lebih. Alhasil kesalahan terjadi pada penghitungan caleg dan partai di hitung dua kali, sehingga perlu penghitungan ulang. Rugi waktu juga rugi pikiran, KPU lagi – lagi tidak mengevaluasi hal tersebut.
Maka dengan berkumpulnya 14 elite politik di kebagusan, memberi sinyal mereka akan menyeret KPU ke jalur hukum, ya siapa lagi yang turut bertanggaung jawab. Tentu saja presiden sebagai mandataris MPR yang berwenang menjalankan roda demokrasi.
Kita lihat gerakan Wiranto – Prabowo dengan membentuk Sekber (Sekretariat Bersama Kebenaran untuk Perubahan).dengan gerakan ingin menginvestigasi kecurangan sepanjang pemilu legislative. Prabowo menyatakan keras bahwa ada kecurangan sistematis dalam proses pelaksanaan pemilu .
Mari kita semua melihat apakah ada kesombongan KPU dengan menyangkal semua tuduhan elite politik tentang kecurang pemilu, atau dengan arif KPU mengakui adanya fakta di lapangan bahwa kecurangan banyak terjadi. Toh juga tidak akan membawa beban berat untuk mengatakan maaf, dan elite politik juga wajib menerima maaf tersebut.
Selasa 14 April 2009
Caleg Stress Omong Tak Karuan
Siapa sih yang kuat menerima caboan berat, hanya para alim yang tidak berpikir duniawi yang mampu menjalaninya. Sebagian caleg yang terjun di kancah demokrasi 2009, yang sudah bermodalkan harta dan tenaga untuk menyakinkan dirinya mampu dipercaya tapi tidak dipilih oleh masyarakat akhirnya rtidak sanggup menerima kenyataan kalah.
Kekalahan suatu hal yang pahit, tapi harus dihadapi sepandai pandainya manusia mengatur Tuhan pula yang menentukan. Kita patut mensyukuri kalau missal kita menjadi caleg gagal, mungkin Tuhan akan memberi kepastian yang lain di kemudian hari. Suatu kemungkinan bisa saja terjadi kita mampu untuk menjalankan apa tidak. Lihat banyak caleg yang kalah dalam pemilu ini langsung bangkit denganrutinitas sehari – hari, dengan sisa modal yang ada tidak terus mengubur dengan penyesalan. Tapi 200 caleg yang sudah menghuni RSJ Surakarta. Dengan diantar oleh pendukungnya caleg tersebut deanjurkan istirahat dari keletihan berpikir untuk menang. Biar pikiran tidak capek mereka di jauhkan dari suasana demokrasi.
Kalau mau kita lihat antusias masyarakat sudah berkembang sejak pendaftaran caleg. Satu bulan berikut masyarakat melihat sikap dan data kekuatan caleg dalam segala hal.Kekuatan karisma, kekuatan uang, kekuatan bersosialisasi, atau kekuatan keturunan. Dalam satu bulan tersebut hindari perbuatan yang mnimbulkan bahan perbincangan buruk masyarakat. Masa kampanye lebih sering para caleg bersosialisai serta mulai membagi uang atau hadiah ke pada sebagian atau semua masyarakat. Serta waktu 24 jam jangan disia – siakan kurangi tidur jangan berleha – leha.
Masa tenang setelah kampanye waktunya sedikit rileks sambil memantau peta kekuatan selama masa kampanye. Untuk memastikan permainan money politic nya tidak sia – sia, yang belum di kasih uang oleh caleg lain segera di iming – imingi serta pilih tim sukses di daerah itu. Waktu H minus dua saatnya bagi – bagi fulus, kasih yang belum dapet. Stop yang sudah dapet, jangan lupa bukti atau tanda tangan penyerahan nya. Serangan fajar bila perlu untuk merusak masa pesaing satu partai yang kuat. Atau pesaing beda partai yang kuat. Masyarakat pinggiran atau desa lebih fanatik bila sudah di beri uang, biasanya mereka bisa dipercaya dan tidak golput.
Jumat , 17 April 2009
Bawaslu melaporkan KPU ke Mabes Polri, anggota melaporkan semua anggota KPU yang telah menjadikan surat suara tidak berarti dengan pelaksanaan yang banyak kendala. Anggota KPU juga dilaporkan atas tuduhan melaksanakan tabulasi pemilu 2009 dengan sangat lambat.
Bawaslu menyatakan “ walaupun laporan ini disampaikan terlambat, daripada batasan waktu yang diberikan sesuai dengan undang – undang pemilu” tapi data laporan bawaslu tetap diterima oleh Bareskrim Mabes Polri. Bareskrim melalui Humas Mabes Polri, data laporan tersebut tetap akan dipelajari oleh Bareskrim.
Dengan beberapa data yang dilaporkan antara lain surat suara yang tertukar di beberapa daerah dalam pelaksanaan pemilu 2009 yang menjadikan masyarakat hanya bisa menconterng partai politik, sedngkan untuk caleg mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Beberapa caleg juga menyatakan keberatan mengenai hal tersebut. Surat suara yang tertukar memang di ketahui oleh KPU sehingga mereka mengeluarka kebijaksanaan dengan mencetak lagi kertas suara yang hanya menampilkan partai poltik tidak menampilkan nama caleg, sehingga surat suara yang harusnya terkirik kedaerah pemilihan A akan menjadi tidak berguna. Ini merupakan sebagian data laporan yang diberikan Bawaslu untuk membawa KPU ke meja peradilan. KPU jangan berharap semua bisa terakomodir sesuai dengan jawaban KPU di beberapa stasiun televisi swasta yang seperti tidak mau disalahkan, merasa dirinya benar padahal pelaksanaan pemilu kali ini sangat banyak penyimpangan. Ini juga merupakan sebagian dari tanggung jawab KPU.
Kamis 16 April 2009
Presiden menyampaikan pengumuman tentang pelaksanan pemilu yang ada beberapa point penting, penyampaian resmi ini akan menuai kritik pedas dari beberapa elite politik yang beberapa hari lalu mengadakan pertemuan di Jl. Kebagusan tempat pimpinan pusat PDIP putra proklamator RI Megawati Sukarno Putri. Karena presiden SBY bukan merupakan kumpulan elite dilihat dengan ketidak hadiran beliau, beberapa point yang penting presiden menyatakan
Pemilu merupakan tanggung jawab penuh KPU dan aparatur pemerintahan pusat dan daerah hanya memiliki sifat membantu
Pemilu memang banyak menuai kritik, tapi elite politik jangan hanya menyalahkan tetapi harus arif dan ikut memberikan solusi
Pemilu tahun ini harus kita jaga untuk memberikan suasana yang kondusif, supaya iklim pemilu presiden dapat berlangsung baik.
Pemerintah sudah disarankan membantu pelaksanaan pemilu dengan baik, karena sifat KPU yang Mandiri, Independent, Tetap
Diharapkan pemerintah mulai dari RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan Kabupaten/Kota, Partai Politik, Bawaslu dll semua elemen masyarakat melihat atau membantu melaporkan kesalahan DPS yang untuk pemilu Presiden.
Dengan pidato presiden ini reaksi elite politik beragam, ada yang mengecam denngan pedas. Presiden dianggap menyelamatkan dirinya, dan melimpahkan tanggung jawab ke KPU. Terlalu dini ya dirasa. Presiden mungkin memiliki sudut pandang yang melihat dari pelaksanaan yang tidak sempurna oleh KPU. Dan sosialisasi memang kurang mulai dari DPS yang hanya ditempel saja di beberapa tempat di desa atau kelurahan, padahal ini system baru yang berubah dari system pasif ke system aktif jadi masyrakat haru s melihat atau mengecek untuk mengetahui namanya sudah tercantum di DPS. Banyak sosialisasi melalui media masa atau dengan keliling di RT, RW, Kelurahan/ Desa lebih efisien. Bukan H-1 saja keliling siaran untuk memberi informasi besok nyontreng. KPU juga masih disorot oleh bebrapa kalangan.
Sorotan beralih ke penghitungan suara sementara (tabulasi nasional) yang berpusat di Hotel Borobudur Jakarta, dirasakan sangat lambat. Dan dari pengamatan ternyata software yang digunakan tidak mampu, karena banyaknya upload, download, dan lainnya. Tapi berdasarkan iinformasi atau usulan dari konsultan IT KPU dari ITB bandung yang menyatakan tekhnologi yang disarankan ICR bukan seperti yang dipakai olek KPU sekarang yaitu IMR (termasuk tekhnolohi baru). ICR yang sudah teruji di beberapa situasi penghitungan tingkay internasional seperti presiden Amerika Obama yang juga menggunakan software ICR ini.
Beberapa kali KPU tersudut dengan kesalahan – kesalahan yang mengakibatkan ketimpangan di pemilu 2009 ini.
Jumat, 17 April 2009
Jaksa yang menggepkan barang bukti yaitu pil ekstasi. Jaksa ini juga tidak menjalankan wajib lapor dengan dimintai konfirmasi di rumah kakaknya tidak ditempat
Jumat, CALEG TIDAK ADA YANG PEDULI LINGKUNGAN
Mana ada pohon yang bersih dari poster para caleg, yang bisa berarti kita simpulkan bahwa caleg Indonesia jorok dan tidak peduli lingkungan bersih. Pohon ini juga mahluk hidup yang perlu hidup bukannya dirawat malah di tempeli, emangnya para caleg sudah cantik dan tampan sendiri. Pemerintah sudah menyediakan ruang iklan di setiap penjuru kota. Ada pajaknya sich tapi terjangkau, kalo caleg aja menghindari pajak apa nanti kalau sudah duduk di kursi dewan nggak malah lari dari pajak. Inet pak kalau tidak bayar pajak dari mana kasih gaji sampeyan, gaji sudah gede masih bodo ya.
Hitan kita harapkan
Lihat kita justru mau peduli dengan lingkungan mereka malah merusak lingkungan, ada dulu anggota dewan yang mau nanam pohon penghijauan di jalan ada pohon ketapang, ada bibit kelapa. Dulu kami kira untuk mencari masa atau simpati masyarakat. Tapi beliau tidak mendaftar sebagai caleg, terima kasih pak. Beliau adalah Bapak Kadar caleg dari PDIP Blora memang warga asli Balun Cepu, semoga bisa ditiru yang laiinnya. Kalau kita pilah – pilah nggak semuanya jelek kok, kita tunggu caleg yang masih punya perasaan dan mau memikirkan kesulitan rakyat. Serta peduli lingkungan, mau ikut gerakan peduli penghijauan. Penghiijauan bukan harus menanami lagi (reboisasi) hutan doing. Kita bisa tanam berbagai bibit pohon yang kuat dan mampu menyerap air. Biar suasana yang kering tandus hilang berganti sejuk dan nyaman. Kalau kita mau peduli pasti masyarakat yang lain sungkan, dan ikut serta menanam. Kita juga mulai membibit pohon ketapang, akan kita tanam di sepanjanng jalan. Ada pula sansiverrra (lidah mertua) untuk menyerap radiasi.
SBY peduli lingkungan